Pancasila sila 2, 3, dan 5 dengan UU Pornografi

Diposkan oleh Hail To The World,The Man Ist Come!!

Relevansi Pancasila Sila 2,3 dan 5 dengan UU Pornografi
oleh Ranggi Kresnanda
UU Pornografi sebagai sebuah instrumen hukum positif pencegahan dan pemberangusan berbagai tindak pornografi, dalam berbagai kandungannya, tak dapat disangkal mempunyai beberapa kontradiksi apabila ditinjau dari sudut kandungan nilai-nilai Pancasila pada sila 2,3 dan 5. Berbagai elemen masyarakat anti UU pornografi bahkan mengklaim bahwa penerapan UU pornografi dapat dikategorikan batal hukum apabila ditinjau dari sikap mental yang telah digariskan oleh Pancasila sendiri.
Pancasila sila kedua dengan kandungan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mempunyai aspek “praksis”, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan sebagaimana yang dijabarkan dalam P4, yang intinya adalah : pengakuan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, yang dengan demikian diakui adanya persamaan derajat tanpa membedakan suku bangsa, maupun kepercayaan yang dianutnya. Kedua, pengembangan sikap toleransi antara sesama penduduk Indonesia. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan . Dalam sila ketiga sendiri, pedoman penghayatan meliputi hal berikut : Pertama, prioritas bangsa Indonesia ditempatkan pada usaha menjaga keutuhan persatuan nasional, dan penempatan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, rela berkorban demi bangsa dan Negara. Ketiga, pengembangan persatuan Indonesia atas dasar kemajemukan yang terkandung dalam asas Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, pemupukan suatu semangat mental cinta tanah air . Sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memuat beberapa prinsip, yaitu : Penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, adanya suatu sikap adil dalam perlakuan terhadap seluruh komponen bangsa, dalam hal ini suku bangsa, agama, dan lain-lain identitas primordial .
Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam prinsip-prinsip Pancasila yang secara inheren menyebabkan adanya “benturan” dengan beberapa prinsip pokok pelaksanaan Undang-Undang Pornografi. Permasalahan ini menjadi esensial karena, bagaimanapun, Pancasila dalam struktur hirarki ideologi negara menduduki tempat teratas dan menjadi suatu pedoman hukum umum dimana semua hukum harus merefleksikan dirinya sendiri kembali menuju Pancasila sebagai tolak ukur.
Beberapa hal yang bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Pornografi sendiri dapat ditemukan dalam beberapa prinsip Pancasila, yaitu : Penjunjungan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pengembangan persatuan Indonesia yang didirikan diatas pondasi kemajemukan yang terkandung dalam asas Bhinneka Tunggal Ika,dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap komponen bangsa.
Penjunjungan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan disini dapat diartikan sebagai adanya usaha untuk meletakkan manusia-entah secara individual maupun kolektif- sebagai subyek penentu tolak ukur pengembangan entitas kebudayaan. Dan tujuan kebudayaan nasional sendiri, seperti telah disebutkan, harus mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang landasan filosofisnya terkandung dalam Pencasila. Kebudayaan sendiri, sebagai sebuah konsep keilmuan, telah menjadi suatu lahan perdebatan, dan tak kurang 168 definisi yang telah dikemukakan untuk menjelaskan pengertian obyektif kebudayaan itu sendiri . Kebudayaan juga mencakup aspek yang sangat luas, karena kebudayaan tidak hanya berisi hasil proses pikiran manusia-baik yang abstrak maupun abstrak yang telah dikonkretkan-melainkan juga suatu usaha pewarisan nilai-nilai dan norma entitas budaya tertentu yang diwujudkan dalam berbagai tindakan sosial yang selain operasional juga bersifat praksis . Kebudayaan Indonesia sebagai pokok landasan kebudayaan nasional, juga mengakui adanya kebudayaan daerah sebagai komponen penyusunnya, kebudayaan daerah tersebut selain diakui, Pancasila juga mengamanatkan agar kebudayaan daerah dapat dilestarikan sebagai ciri kekayaan kebudayaan nasional. Pranata sosial yang mewadahi kebudayaan juga bermacam-macam, mulai dari agama, filsafat, ideologi, kesusasteraan, seni, hukum, dan politik. Khusus mengenai pranata agama, Kuntowijoyo dalam artikelnya, Agama dan Demokratisasi di Indonesia, mengusulkan adanya usaha untuk melakukan objektivikasi berbagai komponen agama yang eksklusif menjadi suatu norma-norma universal yang bersifat inklusif. Sehingga dalam konteks Indonesia, obyektivikasi pada Pancasila berarti Pancasila mengakui nilai-nilai agama, namun yang disesuaikan dengan konsep pluralitas kebudayaan Indonesia. Hal ini menyerupai-seperti yang dikemukakan Max Weber- adanya suatu etika protestan yang menjadi dasar industrialisasi Amerika, akan tetapi keprotestanannya sendiri lenyap dalam suatu proses budaya yang baru. Mengingat ciri kebudayaan Indonesia yang luas, dan terbagi lagi menjadi berbagai sub budaya lokal, hal ini secara implisit bertentangan dengan semangat maupun isi dari pasal Undang-Undang Pornografi. Oleh karenanya, Undang-Undang Pornografi hingga sekarang pun masih ditentang secara keras oleh komponen masyarakat pluralis dan kalangan budayawan di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pornografi dinilai dapat membahayakan aspek kemajemukan bangsa Indonesia dan mengekang berbagai manifestasi kebudayaan dalam ranah publik. Hal ini seperti yang dikemukakan masyarakat Bali yang tergabung dalam kelompok Komponen Rakyat Bali (KRB) yang mendeklarasikan penolakan keras adanya Undang-Undang Pornografi yang dipandang diskriminatif terhadap suku tertentu dan mengekang kretifitas dalam bidang kebudayaan .
Apabila ditinjau secara sosiologis, kontroversi pro kontra Undang-Undang Pornografi sendiri dapat dilihat sebagai adanya tabrakan kultural antara dua komponen masyarakat (sphere) yang berbeda. Menurut Bourdieu, aktor dalam masyarakat dibesarkan dalam suatu lingkup habitus tertentu, dimana dalam setiap habitus tersebut sudah dilengkapi oleh seperangkat norma dan nilai dan pranata-pranata sosial untuk menjalani kehidupan dan hal ini dapat disebut sebagai modal awal untuk hidup dalam masyarakat. Baginya, habitus dapat diejawantahkan, yang dalam hal ini berarti bisa dilihat secara obyektif, melalui gerakan tubuh yang bahkan kerap dianggap remeh orang, semisal, membuang ingus, cara berjalan, cara makan, dan lain-lain . Konsep habitus ini dapat diandaikan dengan seseorang yang diangkat menjadi pimpinan suatu organisasi, akan tetapi terdapat pihak-pihak tertentu yang menolaknya, penolakan tersebut didasarkan atas ketidaksetujuan akan berbagai perangkat sistem atau “modal budaya” yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketika konsep habitus diatas dikorelasikan dengan permasalahan Undang-Undang Pornografi sekarang ini, maka didapatkan adanya pertentangan antara dua kelompok yang “berbeda habitus”. Disatu sisi, konsep Undang-Undang Pornografi, yang secara mayoritas didukung oleh kaum agamawan-terutama islam- memiliki pandangan-yang terinstitusionalisasi melalui habitusnya-, bahwa adanya Undang-Undang Pornografi merupakan suatu yang rasional, mengingat bahwa memang demikian nilai dan norma yang sudah terinstitusionalisasi dalam pikiran mereka. Kitab suci dan berbagai Sunnah nabi, terutama, adalah rujukan utama berbagai nilai yang diyakini sebagai sumber utama “rasionalitas”. Dilain pihak, komponen masyarakat yang kontra terhadap Undang-Undang Pornografi sendiri sudah termindset bagi mereka akan kebebasan dalam hal ekspresi kebudayaan sebagai suatu hal yang asasi sifatnya bagi manusia itu sendiri.
Hal yang perlu diperhatikan dalam paparan diatas adalah kekhawatiran apabila masing-masing pihak yang bertikai mengenai UU Pornografi, tidak dapat “keluar dari kungkungan habitus mereka”, dan kemudian bertoleransi satu sama lain untuk kemudian mengadakan jalan kompromi untuk menghindari konflik. Konflik diantara dua komponen masyarakat yang berbeda habitus, bisa menimbulkan adanya duel habitus, yang pada akhirnya apabila tidak dapat ditangani secara strategis, tidak tertutup kemungkinan akan terancamnya eksistensi persatuan kesatuan nasional.

0 komentar: